Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Gubernur menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan; b. 11. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. Perubahan ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebagai berikut: a. . 20% per ton atau per m3 Contoh perhitungan: Penggunaan Pasir Bangunan - Harga pasar mineral bukan logam dan batuan pasir. 11. 4. batuan Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Oksida. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongBukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan dan Karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; 21. Dolomit 13. 3. Contoh mineral silikat yang paling umum dan mudah ditemui ialah Olivin, Piroksen, Amfibol, Mika Biotit, Mika Muskovit, Feldspar Plagioklas, Feldspar Ortoklas dan Kuarsa. 567 data batubara, 70 data gas metana batubara, 69 data gambut, dan 356 data panas bumi. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 13. 457. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di. , & Fauzia, S. Contoh Perhitungan Pajak Daerah. asang. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf a s/d kk UU No. Buton Selatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kab. Bupati Jepara kemudian membuat ketentuan teknis atas peraturan itu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 70/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Terbaru. Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5 (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil. b. efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2012, 2013 dan tahun 2014. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk pertambangan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 1. 1 ! BUPATI SIGI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 10 TAHUN 2011. (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. 4. BUKAN LOGAM DAN BATUAN. PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pasir 4. 875. Perwakilan. yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara, pada kegiatan Operasi Produksi. Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan burni untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dibuat sesuai format b. Kata Kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah, Potensi, Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 8. 19. Pembahasan tentang pajak daerah, kurang lengkap. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 56 . Proses pemungutan pajak daerah di Kabupaten Buton Utara, secara umum belum maksimal dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan tentang pajak dan masih ditemukan masyarakat yang kurang. 541/KMK. tertinggi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadipada tahun 2015 sebesar 123,83% dengan kriteria sangat efektif dan terendah tahun 2016 sebesar92,20% dengan kriteria efektif. Facebook. perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan /atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan. 5 Tahun 2017, mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam,. Selain itu, pajak mineral non batuan dan logam, parkir, air tanah, bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, sarang burung walet, perolehan hak tanah maupun bangunan juga termasuk ke dalam jenis pajak daerah kota atau kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai No 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjelaskan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada. N. (4) Dihapus. Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek pajak senilai Rp 100. Tak Lunasi Utang Pajak Rp 906 Juta, Mobil dan Giro WP Badan Disita KPP. Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatas meliputi : 1. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan; dan b. 26. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Mineral yang membentuk batuan dibagi menjadi 3 yaitu: 1) Mineral Utama. Tarif pajak daerah jenis pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan maksimal sebesar 25%. Ayat (7)Ketentuan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ice giatarl pen gambilan mineral bukan logam dan batuan d pungL1t pajak deriõan nema Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Harga patokan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan harga patokan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan harga patokan mineral bukan logam dan/atau batuan yang ditetapkan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi oleh gubernur atau dalam 1 (satu) kabupaten/kota. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Kriteria Data dan Informasi Formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha. tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; bahwa setiap Penjualan hasil pengambilan Mineral Bukan Logam clan Batuan dikenakan pajak yang mengacu kepada Bukan Logam dan Batuan Harga Standar Mineral sebagaimana dirnaksud hut-uf a diatas, yang merupakan dasar perhitungan besaran Ketetapan Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Tingkat kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah masih kurang selama tahun 2015-2019 dengan rata-rata. Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; 6. Toggle navigation. Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Minahasa Utara TA 2014-2017 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 2014 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011. Contoh. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas peraturan Bupati No. (2) Harga jual rata-rata mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rata-rata dari harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam setahun sebelum tahun pajak. 16 k. . Contoh Kasus Merek Terkenal Starbucks Kopi VS Perusahaan Rokok. d j. Perhitungan kontribusi dalam penelitian ini menggunakan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi : 1. 2. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daearah Kota Baubau tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Jenis pajak ini dipungut dengan tarif paling tinggi sebesar 25%. 2 Ha a patokan mineral bukan 10 am dan batuan seba aimana an Telah. 000 sedangkan nilai pasar. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang. Contoh : Pajak Penghasilan 2. WP ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nilai jual yang dimaksud adalah dengan mengalikan volume /tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. 000,00 49,61%Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Peraturan Pajak. 14. pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masuk . PRESIDEN REPUBLTK INDONESTA-2 - Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah : Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan. Pajak Sarang Burung: 10%. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,terakhir t'aciNomor21Tahun2011), a silakpranBupatiNomor36Tahun2014tentang TerubahenGanPeraturanBupatiNomor8Tahun2014 tentangPembentukanOrganisasidanTataKerjaDinas. Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai barang atau jasa yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD). (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan. P. 12. Tarif Opsen PKB adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan. Kali ini penulis mencoba menguraikan sekilas tentang tata cara penghitungan dan mekanisme pembayaran Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan Pajak Bumi dan. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA BARAT, Menimbang : a. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Bahan tambang berbentuk mineral bukan logam. (4) Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau kewajiban pajak daerah oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan: a. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 3 Tahun 2003 4. Archie Teapriangga Ringkang Gumiwang | Kamis, 31 Desember 2020 | 11:00 WIB A + A-2. Tabel 3. Begitu pula dengan objek pajak opsen juga mengikuti objek pajak yang diopsenkan. PajakRokok, Pajak Hotel, PajakRestoran, PajakHiburan, PajakReklame, PajakPeneranganJalan, Pajak Mineral BukanLogamdanBatuan,. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah. Sudah. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yangTARIF DAN PERHITUNGAN BPHTB. bentonit; 8. Menteri untuk mineral logam dan batu-bara; b. CIAMIS TAHUN 2020 DASAR HUKUM 1. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang. BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang : a. 3. 2. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango, Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan jenis pajak daerah khususnya pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dengan cara menghitung potensi pajak yakni besarnya potensi pajak, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi pengumpulan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kata Kunci : Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil sedang. =. 000. dan perhitungan perpajakan di Indonesia. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DIGOEL, Menimbang : a. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Perpajakan HARIRI, SE. bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang perlu dibina dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat nyata dan positif bagi kepentingan masyarakat; b. 1. Jenis mineral bukan logam dan batuan yang menjadi objek pajak MBLB yaitu asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata,. Glosarium. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atau dikenal PPh 23 jasa. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalahpajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan; 10. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah sehingga perlu menggali sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari ekstensifikasi dan intensifikasi. (contoh : pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,. 800,00PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU, Menimbang : a. 4. Contoh pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa merujuk pada Pasal 31 ayat (2), hal-hal terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Batu Belah/Batu Kali 509. Desa Balong merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bulukumba yang melakukan kegiatan pertambangan. Wajib Pajak a. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan. 12. Harga Patokan Mineral Bukan Logam adalah harga patokan mineral bukan logam yang ditetapkan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi. Sahdin, S. Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak. Mika 21. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 15. logam dan batuan. Contohnya: Felspar : suatu kumpulan dari sejumlah mineral pembentuk batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang meliputi : Asbes Batu tulisPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 000. 000. ALUR PELAYANAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ** Kejelasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 11 Tahun 2017. =. UU No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;. 800,00 batu kapur pedel 12. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis Pajak Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dikelola oleh daerah berdasarkan ketentuan. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. 12. 2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pajak. Pasal 3 (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : 1. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. dolomit;. Pasir Mahakam; 6. surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Republik On 2014Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan . Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi. 750 m ³ 5.